undang undang nomor 30 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. undang undang nomor 30 tahun 2014

Dasar Hukum. Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 30. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Philiphus M Hadjon. pusat sementara Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menyebutkan pembatalan salah satu. Artinya, penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan disebut UUAP. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) mengalami perubahan pada beberapa ketentuannya. 5491, LL SETNEG: 31 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Kunjungi lagi halaman ini dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat perubahan terbaru. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan H. Peraturan yang dicabut setelah berlakunya UU ini yaitu: 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101; 2) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 3) Undang-Undang Nomor 33. UU No. X. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan disahkan oleh Presiden Dr. Menimbang: a. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pelaksanaan upaya rehabilitasi psikiatrik atau psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan tanggung jawab. 30 Tahun 2014, LN No. Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 10. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,. UMUM Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Berlakunya Keputusan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 4. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara. Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 19a sehingga berbunyi: Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat. Terdapat tiga sumber kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. Nomor 3886); 3. 04/2020 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS) Andrian Aditya, Agita Chici Rosdiana Abstrak . Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah peraturan yang mengatur proses, mekanisme, dan kompensasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti infrastruktur, pertahanan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian adanya anlisis Undang-Undang untuk melihat sudah sesuaikah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih berlaku, dan di nilai dari berbagai aspek Undang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan " dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setiap orang yang. 5601, Ps. 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Undang-Undang yang dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar- benar dapat mewujudkan. Dasar Hukum. 32. Amar Putusan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. . Tanggal Penetapan / Pengundangan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. U Badan:. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERTIMBANGAN. Kedua Undang – undang tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaan istilah pada ketentuan umum. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. Pustaka; Desa; Search. 1, 2016. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam rapat panitia kerja (panja) Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, selain pasal tentang dewan pengawas, dibahas pula antara lain pasal soal penyadapan, status pegawai KPK sebagai. Fadli, S. Sedangkan mengenai diskresi, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”), diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan. H. 745Peraturan; PERPPU. Berlaku: 17 Oktober 2014. Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, perubahan juga. UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Peran Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan suatu akta. 6. 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat. pusat sementara Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menyebutkan pembatalan salah satu bentuk kebijakan daerah yaitu keputusan kepala daerah dibatalkan oleh pejabat yang membuat keputusan, atau atasan pejabat pembuat keputusan atau atas putusan pengadilan. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan " dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setiap orang yang. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat proses penyusunan peraturan pelaksanaan dari. NOMOR 16/POJK. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tipe Dokumen. 30 Tahun 2014 itu menunjukkan bahwa pengertian pemerintahan yang digunakan adalah pemerintahan dalam arti luas. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang. PP Nomor 40 Tahun 2019 merupakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan. Di lain hal, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) juga diatur mengenai permasalahan mengenai penyelesaian sengketa keputusan TUN. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. 7. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk. 292, 2014 ADMINISTRASI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur wewenang pemerintahan dan sekaligus instrument pengontrol hukum dalam penegakan hukum administrasi (Pemerintahan) yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. kitab suci atau simbol keagamaan. B. TENTANG. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi adalah aturan. Download: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 PDF. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 15. 30 Mei 2023 / Administrator. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. PERADI dan KAI”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau. varian : Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan. Peraturan ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 30 Tahun 2014), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, menjelaskan bahwa salah satu tujuan undang-undang ini adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. Berdasarkan. Rencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah. Ketetapan Majelis. 2014/No. TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . Peraturan Presiden Nomor 4. 5. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka Undang-Undang No. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berhubung wewenang adalah “kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk hubungan hukum”, maka 10 Sejalan dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka makna Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai pula keselarasannya dengan kewenangan PTUN, in cassu pengujian penyalahgunaan wewenang vide Pasal 21. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Penelitian. dengan rahmat tuhan yang maha esa; presiden republik indonesia, Diskresi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan. TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut,. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum. NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. UU. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3. - 7 - (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)UU 30 2014. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Undang-Undang ini mengatur kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang disesuaikan dengan perkembangan. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan. Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Nomor. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan. Pimpinan Komisi. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); dan b. Referensi: Ridwan. UNDAN G-UNDANG REPUBL I K I NDON E S I A NOMOR 30 T AHUN 2014. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur,. Berlaku, dan Mengubah. Adanya Undang-Undang Nomor. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hubungan Pemerintah Pusat dan. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. gambaran substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang ini mengatur kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang disesuaikan dengan perkembangan. Upaya Administratif terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga di atur tersendiri pada Bab X Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat. Latar belakang lahirnya Perma ini untukmelengkapi kekosongan aturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahanyang memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilisengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif,. Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-undang tentang Rahasia Dagang; Mengingat : 1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Mengingat: 1. UU No. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan guna. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Perbedaan mendasar antara Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU Nomor 23 Tahun 2014, 3. Download Free PDF View PDF. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. E. diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel”(bagian) tertentu saja dari. UMUM. 2014 Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang nomor 30/2014; 17 Oktober 2014 1095 kali 2258 kali. 1. Mengingat : 1.